TIMES TORAJA, JAKARTA – Meski dicekal Amerika Serikat untuk masuk ke New York, Presiden Palestina Mahmoud Abbas tetap mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Majelis Umum PBB pada Jumat (19/9/2025) memutuskan memberi izin bagi Abbas untuk menyampaikan pidato secara virtual pada sidang umum pekan depan.

Keputusan itu diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil 145 negara mendukung, lima menolak, dan enam abstain. Resolusi tersebut tidak hanya membuka jalan bagi Abbas untuk berpidato, tetapi juga memberikan izin bagi pejabat senior Palestina mengikuti pertemuan PBB secara virtual sepanjang tahun depan jika mereka dilarang masuk ke Amerika Serikat.

Abbas juga akan diperbolehkan hadir secara daring pada KTT yang digagas Prancis dan Arab Saudi pada Senin (22/9/2025), yang bertujuan menggalang dukungan internasional terhadap solusi dua negara. Beberapa negara disebut akan memanfaatkan forum itu untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

Selain Abbas, Majelis Umum juga menyetujui partisipasi Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman melalui video conference dalam pertemuan yang sama.

Langkah PBB ini menyusul kebijakan Washington yang menolak atau mencabut visa Abbas serta sekitar 80 warga Palestina lainnya, termasuk anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina.

"Penolakan AS terhadap resolusi ini seharusnya tidak mengejutkan," ujar diplomat AS Jonathan Shrier sebelum pemungutan suara. Menurutnya, pemerintahan Trump meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas pelanggaran Perjanjian Oslo serta kegagalan menjaga prospek perdamaian.

Palestina Kecam Veto AS di Dewan Keamanan

Di sisi lain, Palestina mengecam keras veto Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Padahal mayoritas anggota dewan telah menyetujui rancangan tersebut.

"Kami menyesalkan dan terkejut pemerintah AS kembali memblokir resolusi gencatan senjata, meskipun semua anggota Dewan Keamanan sudah mendukungnya," kata juru bicara kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, dikutip Anadolu Agency.

Abu Rudeineh menilai veto AS hanya akan mendorong Israel melanjutkan aksi militer dan kejahatan terhadap warga Palestina, sekaligus melemahkan legitimasi hukum internasional. Ia menegaskan resolusi itu secara jelas menyerukan penghentian genosida yang dilakukan Israel.

Meski demikian, pekan depan Abbas tetap dijadwalkan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB melalui video, sebagai bentuk simbolis bahwa Palestina masih memiliki ruang diplomasi di hadapan komunitas internasional. (*)